Mantan Presiden Tunisia Moncef Marzouki dan penasihat presiden Yaman Abdul Malik al-Mikhlafi Jumat (11/12) mengutuk pengumuman kontroversial tentang normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel.
“Sebagai warga Tunisia dan Maghrebian, saya mengutuk normalisasi pemerintah Maroko dengan Israel pada saat aktivitas pemukiman ilegal dan aneksasi Israel dan semua jenis pelanggaran terhadap hak-hak Palestina sedang meningkat,” kata Marzouki di media sosial.
“Hak-hak rakyat Palestina akan terus terikat oleh hukum dan hati nurani,” kata al-Mikhlafi di Twitter.
Al-Mikhlafi menggarisbawahi bahwa orang Maroko menolak normalisasi dengan Israel.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan Kamis bahwa Israel dan Maroko “telah menyetujui hubungan diplomatik penuh,” menyebut kesepakatan itu sebagai “terobosan besar-besaran” untuk perdamaian di Timur Tengah.
Dalam sebuah pernyataan, Kantor Kerajaan Maroko mengkonfirmasi bahwa negara itu bermaksud untuk melanjutkan kontak resmi dan hubungan diplomatik dengan Israel “secepat mungkin,” kantor berita milik negara MAP melaporkan.
Berita itu menjadikan Maroko negara keempat yang menormalkan hubungan dengan Tel Aviv, setelah Sudan mengumumkan normalisasi resmi hubungan dengan Israel dan menghentikan agresi dengan negara Yahudi itu pada Oktober.
Bahrain dan UEA sepakat pada September untuk membangun hubungan diplomatik, budaya, dan komersial penuh dengan Israel setelah menandatangani perjanjian kontroversial di Gedung Putih.
Kesepakatan tersebut telah menuai kecaman luas dari warga Palestina, yang mengatakan kesepakatan tersebut mengabaikan hak-hak mereka dan tidak melayani kepentingan Palestina.
Sumber: Middle East Monitor
Terjemahan bebas Bagbudig
No comments:
Post a Comment