Negeriku di Tepi Jurang

Oleh: Arifuddin

Indonesia adalah negeri yang kaya dengan tanah yang subur, dan kekayaan alam yang melimpah.

Pertanian dan perkebunan yang subur, industri kelapa sawit, pengolahan gula kelapa dan gula semut, dan banyak lagi yang menjadi satu tolak ukur kayanya alam di Indonesia.

Bahkan karena hasil bumi yang melimpah itu, sebuah lagu menyebutkan bahwa Indonesia adalah “Tanah Surga”. Tentu hal itu sangat membanggakan bagi kita bangsa Indonesia. Tapi sayang, tak semua masyarakat Indonesia menyadarinya, bahkan jika ada yang menyadarinya pun tak mampu berbuat banyak, terlebih campur tangan bangsa lain yang sering menjadikan masyarakat Indonesia sebagai “kali” di ladang sendiri.

Inilah ciri-cirinya Indonesia “negeri di tepi jurang ” sudah jelas. Konon katanya negeri kita, negeri yang subur makmur ini menjadi incaran banyak negara. Ancaman dari luar dan dari dalam semakin terasa.

Krisis multi dimensi ini sulit disembuhkan; penguasaan aset-aset negara oleh asing semakin merajalela, serangan ideologis, politis dan ekonomis oleh negara lain terasa semakin gencar, hilangnya identitas bangsa dengan semakin pudarnya rasa nasionalisme masyarakat di negeri ini, juga gurita korupsi yang semakin akut.

Sekarang masyarakat seolah semakin menikmati adanya gempuran yang bertubi-tubi ini. Tanpa merasa terancam, masyarakat dengan senang hati lebih memilih produk luar negeri dibandingkan produk sendiri.

Masyarakat lebih membanggakan identitas budaya lain ketimbang budaya sendiri. Sikap hedonisme menjadi panutan hampir semua kalangan di negeri ini. Lebih memprihatinkan lagi, penguasa negeri ini tanpa merasa berdosa tampak seperti “memeras” rakyatnya sendiri dengan dalih kesejahteraan, “menjual” aset-aset negeri ini kepada pihak asing.

Tidak jarang penguasa terlihat seperti “memperkosa rakyat” dengan menjual jasa perusahaan dalam negeri kepada rakyatnya dengan harga yang sangat mahal. Penguasa negeri ini telah “menyalahgunakan kekuasaan” untuk “memeras” rakyatnya sendiri.

Menyedihkan.
Belum lagi soal korupsi yang makin hari makin memprihatinkan di negeri ini. Pertanyaannya apakah penting kita untuk tidak memilih “politikus tercela” dalam ajang kontestasi politik? Atau, karena “jalan di tempat” selama dua dekade pasca reformasi, perlukah memotong satu generasi yang korup agar negeri ini bisa bersih?

Menurut saya, sulit sekali membersihkan korupsi di negeri ini. Kotoran tersebar di mana-mana. Keelokan negeri “untaian Zamrud Khatulistiwa” ini semakin memudar. Sapu-sapu bersih kian banyak terlumuri sampah. Awal tahun 2020 yang sejatinya disambut dengan harapan baru, justru disergap dengan operasi tangkap tangan.

Bahkan kita memiliki konstitusi dan memilih demokrasi sebagai jalan bernegara. Pada dasarnya, demokrasi memberikan jalan partisipasi rakyat untuk memilih pemimpin eksekutif dan anggota legislatif yang mewakili aspirasi rakyat pemilih. Politisi tidak memilih diri sendiri. Setelah terpilih, apa pun afiliasi politiknya, seyogianya ia bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memilihnya.

Nah, kalau kita iseng-iseng bertanya kepada masyarakat awam tentang kegaduhan politik pasca-pemilu 17 April lalu, agaknya banyak di antara mereka menjawab: sudah capek dan bosan. Kegaduhan demi kegaduhan dan drama demi drama dari elite politik telah mereka saksikan, terutama di layar televisi.

Menurut Fajlurrahman Jurdi (2014:xvi) kegaduhan yang anda saksikan tiap hari, drama yang anda tonton tiap saat, cacian yang anda dengar tiap waktu, kemarahan yang seringkali muncul tiap episode, juga kebohongan yang diulang berkali-kali di atas arena publik, menjadi cermin betapa hukum menjadi bagian dari sebuah “telenovela” yang apik, seksis dan dramatis. Hukum “ditikam” berulang-ulang oleh “kekuasaan”, “dibunuh” berkali-kali oleh politik, ditunggangi secara tak “berperikehewanan” oleh kepentingan yang tak pernah selesai. Hukum bergumul dalam “lumpur” dosa kekuasaan, bermandikan darah kekerasan politik dan dihidupkan berulang-ulang, setelah itu “ditusuk” lagi hingga tewas mengenaskan di atas dramaturgi politik.

Pertanda di Tepi Jurang

Bahkan dulu sampai sekarang kepentingan ekonomi dan politik sangat terang benderang menempati prioritas utama arah kebijakan agenda-agenda parpol nasional.

Di sisi lain, Indonesia dengan berbagai potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya terancam ekonomi neoliberal serta penjajahan gaya baru negara-negara imperialis.

Menurut data Indonesia Mining Asosiation, Indonesia meraih peringkat ke-6 terbesar di dunia kategori negara yang kaya akan sumber daya tambang (emas, tembaga, nikel, dll).

Cadangan emas Indonesia berkisar 2,3% dari cadangan emas dunia dan menduduki posisi ke-6 dalam produksi emas di dunia yakni sekitar 6,7 %. Sedangkan cadangan timah Indonesia menduduki peringkat ke-5 sebesar 8,1% dari cadangan timah dunia dan menduduki peringkat ke-2 dari sisi produksi sebesar 26 % dari jumlah produksi dunia.

Begitu juga dengan sumber daya energi berupa migas, cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5 % dari cadangan dunia namun produksi Indonesia posisi ke-6 sebagai produsen dengan jumlah produksi 246 juta ton. Indonesia sebagai eksportir batu bara peringkat ke-2 terbesar di dunia setelah Australia dengan jumlah 203 juta ton. (Sumber: Data Himpunan Pemerhati Lingkungan Hidup).

Pada tahun 2004, produksi batu bara Indonesia mencapai 127 juta ton dan akan ditingkatkan pada tahun 2005 menjadi 150 ton. Malangnya kekayaan alam Indonesia saat ini masih dikuasai asing.

Position paper Asia-Europe People’s Forum-9 Sub Regional Conference mengungkap bahwa kekayaan alam tambang Indonesia 100 persen berada di bawah kontrol asing, kekayaan migas sebanyak 85 persen dikuasai asing, dan kekayaan batubara 75 persen dikontrol asing. Data-data yang saya sebutkan di atas hanya sekelumit bentuk nyata adanya Neo-Imperialisme di Indonesia.

Adakah dari politisi demokrasi berikut kendaraan politiknya yang terwujud dalam partai politik, yang peduli akan bencana itu? Alih-alih berpikir demikian, mereka telah sibuk melakukan agenda-agenda rekonsiliasi dan konsolidasi kekuasaan demi mendapatkan kenikmatan seonggok tulang dunia yang tidak mengenyangkan.

Belum lagi rencana pemindahan ibukota yang diprediksi bakal menghabiskan dana sebesar lebih dari Rp 400T. Dari mana dananya? Siapa yang akan membangun fasilitas dan infrastruktur di ibukota yang baru? Silakan analisis sendiri.

Kondisi memprihatinkan ini jika dibiarkan tentu akan mengancam eksistensi bangsa ini. Kejayaan bangsa ini akan segera pudar seiring dengan memudarnya rasa nasionalisme masyarakat bangsa ini.

Saat ini kecenderungan untuk bergantung kepada negara lain sudah sangat jelas. Seperti misal, pengadaan bahan makanan kita sudah sedemikian tergantungnya dengan orang lain.

Sekadar persoalan kedelai dan daging sapi, yang seharusnya menjadi produk andalan negeri agraris ini, malah yang terjadi sebaliknya. Dua komoditas ini menyadarkan betapa bodoh dan lemahnya bangsa kita dibandingkan dengan bangsa lain.

Negara yang “gemah ripah loh jinawi,” justru kebutuhan kedelainya bergantung pada Amerika Serikat yang notabene memiliki iklim yang tidak lebih baik dari kita.

Dengan melihat uraian di atas kita tentu tak mungkin mengambil ideologi kapitalisme sebagai solusi negeri ini.

Kapitalisme terbukti gagal bahkan di negara kampiun demokrasi itu sendiri; Amerika Serikat. Sosialisme-Komunisme adalah ideologi terlarang yang telah terbukti memberikan catatan kelam masa lalu bagi negeri ini. Hanya satu pilihan bagi kita untuk mengembalikan kekayaan negeri Indonesia yaitu dengan ideologi Islam!