Mengapa Orang Aceh Itu Egaliter

Publik, terutama di media sosial, sedikit beriak, ketika melihat Farid Wajdi, Plt Ketua MAA Aceh, melantik Keluarga Besar Bangsawan. Lalu, muncul suara yang mempertanyakan hadirnya frasa bangsawan itu, setelah sekian lama hilang dalam kosakata percakapan orang Aceh.

Reaksi demikian, dipahami. Apalagi, dalam penulisan sejarah Aceh kontemporer, keberadaan kaum bangsawan itu, di Aceh dikenal dengan sebutan uleebalang, mendapat sorotan tajam, karena suatu hal yang berhubungan dengan masa lalu. Baik soal keberpihakan, otoritarian, sikap feodalisme sampai pada keputusan tentang masa depan kemerdekaan Republik.

Hal demikian, menjadi ingatan kolektif. Sehingga, agak membingungkan, mengapa Farid Wajdi, mengambil kebijakan demikian, yaitu melantik sebuah komunitas yang tidak lagi memiliki akar sosial di tengah masyarakat, bahkan dengan memakai frasa yang menimbulkan reaksi publik.

Dalam amatan ringkas, reaksi yang diberikan juga sebagai penanda kalau orang Aceh sekarang tumbuh dalam kesadaran sebagai masyarakat yang egaliter. Satu karakter yang menjiwai semangat Republikan. Sehingga, ketika muncul sebuah simbol yang akan membuat kelas dalam masyarakat, seketika itu, reaksi keras diberikan.

Mungkin, masih ingat, bagaimana, Wali Nanggroe Aceh, mendapatkan protes keras dari masyarakat karena dilarang menaikkan bendera Bintang Bulan di halaman Meuligoe Wali. Secara politik, hal itu dibaca sebagai konfrontasi politik. Namun, kita dapat menarik itu menjadi lebih jauh lagi, kalau orang Aceh tidak dapat menerima ada satu orang atau sekelompok orang yang posisinya lebih prestesius. Apabila hal tersebut kita kejar lebih dalam, itulah mengapa konsep Wali Nanggroe tidak menjadi bangunan kebudayaan baru di Aceh, kecuali dilihatnya sebagai kompensasi politik pasca damai.

Namun, bukan berarti pula, orang Aceh, ketika menolak frasa kaum bangsawan dan Wali Nanggroe, akan menerima kembali kehadiran “para Tuanku,” sebab hal itu malah akan membuat semangat Republiken dan sifat egaliternya terberangus.

Dari sinilah, poin penting untuk memahami bahwa, karakter dasar orang Aceh yang egaliter itu tidak dapat diganggu gugat dengan konsep lama dan tua itu. Sebab orang Aceh itu, seperti kata Talsya, Sekali Republiken tetap Republiken!

Ilustrasi: the_aceh_war-1873-1913[1].pdf