Presiden Tunisia Tolak Permintaan Kelompok Islamis

Senin kemarin (13/7) Partai Ennahdha yang diilhami oleh Islamis Tunisia, yang merupakan perwakilan terbesar di parlemen, menyerukan penunjukan perdana menteri baru di negara itu. Namun permintaan itu ditentang oleh Presiden Kais Saied.

Perdana Menteri Elyes Fakhfakh dilantik pada Februari lalu setelah memenangkan kepercayaan di parlemen setelah tertunda selama empat bulan pasca pemilihan karena ketegangan dengan Ennahdha.

Fakhfakh sedang diselidiki atas dugaan pengabaian untuk menyerahkan kendali atas saham yang dimilikinya di perusahaan swasta yang telah memenangkan kontrak publik.
 
Penasehat Ennahdha meminta pemimpin partai, Rached Ghannouchi “untuk melakukan konsultasi … tentang perubahan pemerintahan,” kata presiden dewan, Abdelkarim Harouni.

“Situasi ekonomi dan sosial sangat serius dan hanya dapat diatasi oleh pemerintah yang pemimpinnya tidak dicurigai memiliki konflik kepentingan,” katanya dalam konferensi pers.
 
“Ennahdha tidak mengizinkan dugaan korupsi terjadi di pemerintahan,” kata Harouni.

Hubungan antara Ennahdha dan Fakhfakh telah tegang sejak pemilihan legislatif Oktober lalu.

Namun Presiden Saied menolak permintaan Ennahdha untuk konsultasi lebih lanjut.

“Tidak akan ada konsultasi selama perdana menteri masih berkuasa,” demikian disampaikan kantor kepresidenan dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan dengan perdana menteri.

Terkait hal itu, ketua Free Constitutional Party Tunisia Abir Moussi mengatakan pada hari Senin bahwa pemimpin Ennahdha, Rached Ghannouchi, tidak dapat menggulingkan pemerintah melalui mosi tidak percaya.
 
Sementara itu ekonomi Tunisia yang sudah rapuh tampak semakin terpukul oleh pandemi coronavirus.

Sumber: Al Arabiya

Terjemahan bebas Bagbudig.com