Sekitar 200 ulama Mauritania mengeluarkan fatwa pada hari Minggu yang melarang normalisasi hubungan dengan Israel, mempertimbangkan hubungan apa pun dengan “entitas Zionis yang merebut tanah Palestina dan menduduki Yerusalem dan situs sucinya dilarang dan tidak diizinkan dengan cara apa pun.”
Menurut situs RT, sekelompok ulama yang menandatangani fatwa tersebut menegaskan dalam seminar mereka di Masjid Al-Tawfiq di Nouakchott bahwa “normalisasi berarti mendukung dan sepenuhnya melegitimasi pengepungan, pembunuhan dan perusakan para perampas Zionis, dan tidak ada hubungannya dengan rekonsiliasi.”
Para ulama menegaskan bahwa normalisasi dilarang dan merupakan salah satu tabu utama dalam Islam, menganggap normalisasi sebagai tanda kesetiaan, kasih sayang dan aliansi dengan musuh dan kerjasama dengannya di berbagai bidang adalah melawan Islam dan Muslim.
Para ulama meminta pemerintah untuk mematuhi apa yang telah diumumkan sebelumnya tentang tidak berniat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Mantan Presiden Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz mengambil keputusan untuk membekukan hubungan Mauritania dengan Israel pada tahun 2009 setelah perang brutal pendudukan melawan Jalur Gaza. Ini diikuti oleh penangguhan permanen dan resmi hubungan dengan pendudukan pada 2010 dan pengusiran duta besar Israel dari Nouakchott.
Kekuatan dan organisasi politik Mauritania telah menyuarakan penolakan mereka terhadap perjanjian normalisasi yang ditandatangani antara negara-negara Arab dan Israel di bawah sponsor mantan Presiden AS Donald Trump, yang terbaru adalah perjanjian damai yang disepakati oleh Maroko pada bulan Desember.
Sumber: Middle East Monitor
Terjemahan bebas Bagbudig
No comments:
Post a Comment