Tentu kita tidak perlu membuang-buang waktu untuk menerjemahkan kata carong dan bangai yang notabene berasal dari bahasa Aceh ke dalam bahasa Indonesia atawa Melayu, sebab makna kedua kata itu telah terpacak secara natural di dalam benak dan alam pikir kita.
Carong semakna dengan pandai, cerdas, mahir, cakap, smart, capable, zaky, fathin, baari‘ dan seterusnya. Sementara bangai sekufu dengan bodoh, tolol, dungu, stupid, foolish, jahil, ahmaq, ablah dan seterusnya.
Lantas bagaimana dengan Aceh yang dalam kampanye pilkada lalu sempat menggaungkan slogan Aceh Carong?
Jujur saya kembali teringat frasa ini usai membaca esai apik yang ditulis Ahmad Humam Hamid, salah seorang dari sedikit intelektuil Aceh yang peduli pada problema sosial masyarakat sembari menelurkan kritikan manis nan halus kepada pemerintah dan penggawa-penggawanya yang saat ini terkesan larut dalam keasyikan birokratis.
Humam terlihat menulis dengan lantang ketika, intelektuil dan akademikus lainnya mungkin sedang terjerembap dalam bilangan kum sembari menyusun puzzle–puzzle reputasi akademik mereka di “panggung Scopus” yang entah bisa memberi faedah dalam menjawab problematika masyarakat atau justru hanya menjadi gulungan kertas berisi kalimat-kalimat mati yang kemudian bermetamorfosis menjadi limbah akademik.
Dalam esainya yang tayang di salah satu rubrik SI versi online, Humam tampak memuji Irwandi yang sebelum diangkut KPK ke Jakarta sempat mengagagas sebuah program unggulan yang dinamainya Aceh Carong. Dalam tulisannya, Humam dengan sangat halus juga terlihat mengkritisi pelanjut Irwandi yang menurutnya telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak carong.
Jujur, saya sedikit kesal dengan Profesor Humam yang sepertinya enggan atau masih malu-malu dalam menggunakan terma “bangai” untuk menggantikan istilah “tidak carong” yang sama sekali tidak lazim dan jarang ditemui dalam percakapan orang Aceh yang kiban crah meunan beukah (bagaimana retak begitu pecah?). Namun begitu, seperti saya singgung di awal, Humam tetaplah sosok yang mampu berbicara vokal dan tidak meukabom layaknya intelektuil lain yang seangkatan dengannya di bumi Darussalam ~ yang saat ini menurut Muhajir Al-Fairusy telah dikuasai darut canggang.
Lalu, benarkah Aceh Carong telah pergi bersama Irwandi ke pulau Jawa seperti disitir Humam? Bagi siapa saja yang masih setia dengan kewarasannya, tentu tidak ada pilihan lain selain bersepakat dengan kesimpulan Humam.
Lihat saja bagaimana sosok pelanjut Irwandi yang saat ini memimpin Aceh. Kita boleh saja berhusnudhan bahwa banyak program-program prestisius yang ditelurkan Plt Gubernur Aceh saat ini. Namun pertanyaan yang patut diajukan selanjutnya adalah apakah program-program dimaksud berdampak langsung bagi perbaikan kondisi rakyat Aceh yang terantuk kian kemari akibat pandemi yang belum berakhir dan justru semakin ganas?
Mungkin bagi para minions penguasa ~ meminjam istilah “kaum opisisi” ~ apa yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah suatu capaian yang warbiyassah ~ meminjam bunyi desahan artis ibukota sebagai wujud kekaguman pada diri sendiri. Tapi, apakah klaim itu selaras dengan fakta-fakta yang tersaji dan berjajar rapi di depan mata kita?
Baru-baru ini beredar kabar bahwa Plt Gubernur Aceh sering tidak hadir dalam sidang paripurna yang digelar DPR Aceh. Jika ini benar, maka kehormatan DPR Aceh menjadi layak dipertanyakan, sebab dalam sistem demokrasi pemimpin adalah pelayan rakyat yang dengan sendirinya mesti menghormati rakyat sebagai tuannya ~ yang dalam hal ini diwakili DPR. Dan Aceh masih menggunakan sistem demokrasi sehingga perilaku pemimpin ala monarki tentu saja tidak dapat ditolerir.
Kabar lain menyinggung soal pembelian mobil dinas Sekda Aceh yang kononnya bernilai 4,2 miliar rupiah ~ angka yang sangat-sangat murah di musim pandemi dibanding harga asoe baluem bantuan sosial untuk masyarakat terdampak senilai 1,5 Triliun yang entah bagaimana nasibnya.
“Kaum oposisi” juga meriwayatkan tindakan oknum pejabat pemerintah yang sering menghitamkan plat merah mobil dinas untuk kepentingan mereka sendiri, sementara kendaraan milik rakyat dikenakan kebijakan stikerisasi yang sulit dimengerti. Tontonan semacam ini bukan saja tidak menarik, tapi juga menggelikan, di mana stiker telah menjadi kertas keramat sebagai syarat mengisi BBM. Konyolnya lagi pihak SPBU juga seperti kehabisan logika untuk menolak kebijakan bangai semacam ini.
Sadisnya lagi, kononnya baru-baru ini kembali muncul Surat Edaran dari Plt Gub Aceh yang katanya melarang SPBU mengisi BBM kepada pengendara yang menunggak pajak. Sekali lagi, ini bukan kebijakan tidak carong seperti kata Humam, tapi kebijakan bangai yang sama sekali tidak peka pada kondisi perekonomian masyarakat yang terpuruk akibat pandemi. Sadis sekali.
Belum cukup dengan bangai yang satu, konon segera hadir kebangaian baru yang merupakan maqam puncak dari kejahilan alias stupid jiddan fawqa jidden.
Tim safari masker yang katanya melibatkan 1.500 orang ASN ~ di mana hal ini juga dikritik Humam ~ adalah program yang meugom bangai ~ yang konon akan dipamerkan oleh Pemerintah Aceh dan penggawa-penggawanya.
Selain cuplikan-cuplikan di atas tentu masih banyak lagi kebijakan-kebijakan bangai yang mungkin belum menyeruak ke muka publik.
Jika kondisi demikian terus berlanjut, apa yang bisa diharapkan? Mungkinkah kebijakan-kebijakan bangai dapat melahirkan Aceh Carong di kemudian hari?
Pikir sendiri!
No comments:
Post a Comment